Jumat, 28 Juli 2017

Prabowo-SBY Bertemu, Ini Tanggapan PAN


www.panpelalawan.com Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menilai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan hal yang wajar sebagai dua tokoh politik. Zulkifli enggan menilai pertemuan kedua tokoh penting politik itu dikaitkan dengan arah koalisi di Pemilihan Presiden 2019.

"Masih panjang, nanti saja," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/8). "Nanti kalau sudah akhir 2018 baru kita bicara soal Pilpres 2019. Jadi masih jauh kalau sekarang."

Terkait posisi PAN saat ini, Zulkifli menegaskan PAN sekarang mendukung agar pemerintahan Presiden Jokowi berjalan sukses. "Membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan. Kalau sekarang belum apa-apa udah ngomongin pilpres, apa kata rakyat?" katanya.

Saat ini, kata dia, rakyat masih mengalami posisi yang sulit, harga-harga yang naik, ketimpangan, dan kesenjangan kemiskinan yang tinggi. Karena itu, PAN mendukung pemerintah untuk fokus membangun bangsa dan menyelesaikan program-programnya.

"Yang penting ngomongin bagaimana rakyat ekonominya bagus, jalan lebih bagus, kesenjangan bisa berkurang dan lahan bisa didistribusikan untuk rakyat. Itu yang penting," kata Zulkifli. (REPUBLIKA.CO.ID, 27 Juli 2017)

PAN Tolak Dana Haji Digunakan untuk Infrastruktur



www.panpelalawan.com ekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto, mempertanyakan rencana pemerintah yang akan menggunakan dana awal haji untuk digunakan di luar yang tidak berkaitan dengan kepentingan haji. Termasuk rencana pemerintah yang akan menggunakan dana awal haji untuk pembangunan infrastruktur.

''Kita akan menolak kalau dana haji akan digunakan untuk yang lain. Termasuk yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur,'' kata Yandri saat Sidang Paripurna DPR, Kamis (27/7).

Alasannya, Yandri menambahkan, dana haji adalah dana umat Islam, sehingga sebaiknya Pemerintah melibatkan DPR dan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatu Ulama (NU), Persis dan lainnya.  Pemerintah harus mengajak ormas-ormas Islam untuk membicarakan dana haji ini.

''Jangan main pakai saja tanpa mengajak ormas-ormas Islam dan DPR dalam menggunakannya,'' ujarnya.

Yandri juga meminta agar postur APBN lebih berpihak pada kepentingan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dirinya prihatin dengan kondisi sarana pendidikan umat yang kondisinya sangat memprihatinkan.

''Misalnya sarana dan pra sarana madrasah kita. Termasuk ekonomi umat yang juga masih sangat memprihatinkan,'' ucap dia. (IHRAM.CO.ID, 27 Juli 2017)

Soal Al-Aqsha, PAN Minta Indonesia Lebih Proaktif



www.panpelalawan.com - Situasi di kompleks Masjid Al Aqsha, Jerusalem kembali memanas. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus segera bersidang untuk menghentikan dan menyelesaikan tragedi ini.

"Tindak kekerasan ini harus segera dihentikan dan mendesak pemerintah Indonesia lebih proaktif untuk memberikan bantuan atas kekejaman Israel ini," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Mulfachri Harahap, Selasa (25/7).

Mulfachri menyatakan, praktik kekerasan dan pelarangan terhadap kaum Muslim untuk menjalankan ibadah di Masjid al-Aqsha oleh Israel harus segera dihentikan. PAN mengutuk keras meningkatnya eskalasi kekerasan terhadap kaum Muslimin di Masjid Al Aqsa, Jerusalem, Palestina.

Mulfachri menyerukan, kepada masyarakat internasional untuk bersama-sama menekan Pemerintah Israel agar menghormati HAM warga Palestina. Khususnya, hak untuk menjalankan peribadatan di Masjid al-Aqsha.

Keberadaan Masjid al-Aqsha sebagai tempat peribadatan dan rumah suci harus dihormati semua pihak. Karenanya, status quo yang melekat pada kompleks Masjid al-Aqsha tidak boleh diubah oleh siapa pun.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menilai, tindakan aparat keamanan Israel yang melarang laki-laki di bawah usia 50 tahun untuk masuk dan beribadah di Masjid al-Aqsha tidak akan pernah meredakan masalah. Kebijakan ini justru akan memicu protes masyarakat Internasional, khususnya kaum Muslim di seluruh dunia.

"Kita juga meminta agar penahanan tokoh-tokoh Palestina harus segera dihentikan. Karena hal tersebut hanya akan memunculkan koflik yang berkepanjangan," kata Mulfachri. (REPUBLIKA.CO.ID, 28 Juli 2017)

Senin, 17 Juli 2017

Makin Panas! PDIP Minta PAN Diam


www.panpelalawan.com- Hubungan PDIP dengan PAN kian panas menyusul sikap PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah, padahal masuk koalisi. Politikus PDIP Arteria Dahlan bahkan meminta PAN diam saja.

 "Saya menghormati sikap keluarga kami di Partai Amanat Nasional. Sah-sah saja, tentunya dengan dasar dan latar belakang serta juga pencermatan yang mendalam," ungkap Arteria dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2017).

 PAN memang kerap berseberangan dengan pemerintah. Terakhir, PAN tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Perppu 2/2017 tentang Ormas. PAN mengkritik cukup keras kebijakan itu sehingga membuat PDIP meminta PAN keluar dari koalisi apabila tidak sejalan dengan pemerintah.

 "Saatnya tidak tepat, saat ini kan pemerintah punya kebijakan yang cenderung tidak populer, yang harus diambil guna kepentingan yang lebih besar. Harusnya semuanya mendukung, paling tidak mendapat dukungan dari semua anggota koalisi partai pendukung pemerintah," ujar Arteria.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, perbedaan pendapat dan pandangan sah-sah saja. Namun setiap partai pendukung, disebut Arteria, seharusnya tetap mengedepankan etika dan moral dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang diambil.

"Semua perbedaan itu harus melebur menjadi kesepahaman untuk mendukung kebijakan yang diambil. Jadi nggak etis dan kurang elok kalau mempertontonkan perbedaan. Koalisi ini harus seiring sejalan dalam keadaan dan kondisi apa pun sebagai bagian dari komitmen moral. Politik itu akan etika dan moral muatannya," tutur dia.

 Arteria mengingatkan bahwa seluruh kader partai koalisi pemerintah sebagai pihak yang berkuasa sering beririsan dengan banyak kepentingan. Bahkan kerap kebijakan yang dibuat tidak populer, padahal disebutnya untuk kebaikan dan kepentingan yang lebih besar.

"Seyogianya parpol-parpol koalisi pendukung pemerintah itu dapat lebih arif dan bijaksana dalam bersikap. Apalagi ini kan Perppu-nya sudah keluar, tidak ada ruang dan pilihan untuk meyakinkan publik bahwa ini adalah affirmative action untuk suatu kepentingan yang lebih besar," kata Arteria.

"Harusnya kan kita bangun optimisme ke publik, minimal dengan meyakinkan bahwa tujuan penerbitan Perppu-nya baik. Kalau ada kekhawatiran penyimpangan, itu akan menjadi tugas kita semua untuk mengawasinya. Bukan sebaliknya menyatakan sikap yang bertentangan dengan membangun argumentasi yang mencemaskan dan tidak konstruktif," tutur dia.

 Sikap kritis, dinilai Arteria, merupakan hal yang wajar kepada pemerintah, meski berasal dari partai pendukung. Namun itu seharusnya dilakukan sebelum kebijakan tersebut diputuskan atau baru sekadar wacana.

"Kita tidak dalam pilihan memilih kebijakan pemerintah yang populer saja, lalu kebijakan yang dianggap tidak populer dengan mudahnya kita pertontonkan ke publik sebagai suatu ketidaksepahaman," ucapnya.

Bila PAN tidak setuju atau sepaham dengan pemerintah, menurut Arteria, lebih baik tak usah banyak memberikan komentar. Sikap PAN yang seperti itu dianggapnya tidak etis.

'' Paling tidak, kalau tidak sepakat, tidak mau bantu, baiknya kan mengambil sikap diam. Kalau seperti ini namanya bukan anggota dan mitra koalisi yang baik, ini namanya menunggangi pemerintahan sudah berkuasa. Kurang elok dan sangat tidak etis," ujar Arteria.

PAN sendiri menuding PDIP juga kerap bandel. PDIP pun disebut sering bandel karena tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.( detiknews.com - Sabtu 15 Juli 2017 )

Zulkifli Hasan Sebut Pemblokiran Telegram Akan Rugikan Jokowi


www.panpelalawan.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyayangkan langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi Telegram karena dinilai banyak digunakan teroris untuk berkomunikasi.

Zulkifli menilai, seharusnya yang diblokir pemerintah adalah konten yang salah di aplikasi tersebut, bukan menutup aplikasinya.

Kalau ada hal-hal yang salah, (mestinya) yang salahnya yang diproses, jangan rumahnya yang ditutup, gitu," kata Zulkifli, saat ditemui di acara halalbihalal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Zulkifli mengatakan, aplikasi Telegram merupakan bagian dari perkembangan zaman. Dia menilai pemblokiran Telegram akan menurunkan citra pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ya saya sayangkan saja kebijakan-kebijakan pembantu Presiden, kalau terus menerus begitu kan lama-lama merongrong popularitasnya Bapak Presiden," ujar Zulkifli.

Layaknya Facebook dan Instagram, kata Zulkifli, aplikasi Telegram punya banyak pengguna di Indonesia. Kalau itu ditutup maka penggunanya akan marah.

"Semua banyak penggunanya, kalau semua dibredel kan marah, marah sama siapa, pembantu Presiden. Akhirnya begitu," ujar Zulkifli. 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyatakan pemblokiran aplikasi Telegram sebagai langkah yang tidak tepat.

Jadi cara-cara otoriter dalam era demokrasi tidak tepat karena akan merugikan, Bapak Presiden saya kira hati-hati," ujar Zulkifli.

Kemenkominfo memerintahkan pemblokiran aplikasi Telegram di Indonesia. Rencananya, pemblokiran baru akan diumumkan pada Senin (Kompas.com - 16/07/2017).

MUSYAWARAH CABANG :

 photo MUSCAB_zpsimbukx2k.gif

KABAR TERHANGAT :