Minggu, 15 Oktober 2017

Dokumen Dinyatakan Lengkap, PAN Pelalawan Siap Tempur


www.panpelalawan.com - Dokumen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pelalawan dinyatakan lengkap sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon pesera pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Pelalawan, Habibi Hapri, SH didampingi oleh Sekretaris DPD PAN, Zulleka, Minggu malam (15/10/2017). Dikatakan Habibi dan Zulleka, rincian dokumen yang yang dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum Pelalawan, yakni Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik, Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukkan dan Catatan Sipil serta dokumen daftar nama dan alamat anggota partai politik (Lampiran 2 Model F2-Parpol).

"KPU Pelalawan menyatakan dokumen persyatatan untuk pemilu dari PAN Pelalawan telah lengkap, Minggu 15/10/2017). Artinya PAN sudah ready dan siap bertarung untuk helat 2019 mendatang," papar Habibi.

Ditambahkan Zulleka Sekretaris DPD PAN Pelalawan yang akan bertarung merebut simpati masyarakat Pelalawan dan Siak (Bakal Caleg Provinsi Riau dapil Pelalawan-Siak pada helat Pileg 2019 mendatang), bahwa PAN Pelalawan secara persyaratan telah lengkap, namun para kader dan simpatisan untuk terus berbuat dan peduli kepada masyarakat.

"Secara pemberkasan kita telah OK, namun tahapan perjuangan untuk menjadi pemenang di Pileg 2019 diperlukan kekompakkan dan kerja keras. Karena ada target-target politik yang hendak kita capai. Mari kita rapatkan barisan dan berjuang maksimal," pungkas donatur tetap Yayasan Muallaf Pelalawan ini. (spiritriau.com, 15/10/2017)

Minggu, 08 Oktober 2017

DPD PUAN PELALAWAN ADAKAN MUSDA PERTAMA




www.panpelalawan.com-DPD Perempuan Amanat (PUAN) Kab. Pelalawan adakan Muyawarah Daerah (MUSDA) Pertama Minggu 08 Oktober 2017 di Sekretariat DPD PAN Pelalawan, dalam Musda tersebut terpilih Puan Lilik Prestiana sebagai Ketua DPD PUAN Pelalawan.

Dalam Musda tersebut turut hadir Ketua DPW PUAN Riau Puan Elidaneti, dalam sambutannya Beliau menyampaikan agar PUAN ini mampu menjadi garda terdepan dalam memenangkan PAN di Riau khususnya PAN Pelalawan, kita berharap dengan terbentuknya PUAN di Kab. Pelalawan ini nantinya mampu memberikan kontribusi bagi PAN Pelalawan bahkan mampu untuk menyumbangkan kursi di DPRD Pelalawan pada Pemilu 2019 nantinya, pungkasnya.

Selain itu PUAN Pelalawan ini juga merupakan salah satu media bagi para wanita-wanita di Pelalawan yang ingin bergabung untuk menyumbangkan kreatifitas baik dibidang sosial masyarakat maupun politik. (08/10/2017)

Rabu, 20 September 2017

DPP PAN Perintahkan DPW dan DPD Gelar Nobar Film G30S/PKI


www.panpelalawan.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) memerintahkan seluruh Dewan Pimpinan Wilahan (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menggelar nonton bareng (Nobar) film Pengkhianatan G30S/PKI.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, surat perintah menggelar Nobar film G30S/PKI sudah dikirimkan ke DPW dan DPD. Yandri mengatakan, melalui nonton bareng tersebut PAN ingin menyampaikan pesan kepada seluruh bangsa untuk memiliki tanggung jawab yang sama mengawal kebangsaan.

"Khususnya kami di PAN punya tanggung jawab yang sama untuk mengawal perjalanan kebangsaan kita ini, supaya tidak disusupi oleh pihak yang mencoba mengutak ngatik dasar negara kita terutana komunisme. Karena ajaran komunisme dilarang," ujarnya.

Sementara untuk jajaran DPP PAN, akan mengadakan Nobar Film G30S/PKI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada Kamis (21/9) mendatang, bersamaan dengan acara pertemuan legislatif PAN tingkat nasional.

"Pembukaannya Kamis malam Jumat Jam 19.00 WIB itu akan diawali dengan Film G30S/PKI karena sebentar lagi dan Oktober akan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Ruangan Fraksi PAN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/9).

Menurutnya, nonton bareng digagas PAN lantaran sebagai partai politik berazaskan Pancasila, PAN menilai Pancasila adalah final dan mengikat. Karenanya, jika ada pihak-pihak maupun sekolompok orang yang mencoba atau membangkitkan paham komunisme di Indonesia maka bagi PAN adalah lawan yang harus ditumpas.

Oleh karena itu, dengan nonton bareng tersebut kata Yandri, dapat menyatukan persepsi semua pihak paham komunisme adalah terlarang, selain itu untuk mengingatkan sejarah bahwa PKI telah mencoba mengganti ideologi Pancasila dan ingin berkuasa di Indonesia.

"Bahwa PKI itu sudah tiga kali mencoba merebut berkuasa di indonesia 1926-1927 dan 1948 di madiun dan 1965 di Jakarta maka film ini salah satu cara untuk ikut bertanggung jawab terkait dasar negara kita Pancasila," ujar Yandri.

Adapun Fraksi PAN DPR akan menyelenggarakan pertemuan legislatif tingkat nasional pada 21-24 September yang direncanakan dihadiri sekitar 1897 anggota DPR maupun DPRD.

"Ini untuk menindaklanjuti hasil rakernas dimana kita targetkan Pilkada dan Pemilu 2019 dan Pilpres harus sukses. Jadi Pilkada akan kita perdalam lagi karna sesungguhnya ujung tombak yang paling punyai akar rumput adalah temen-temen anggota DPRD," ujarnya. (Republika.co.id, 19/9/2017)

PAN Gelar Temu Kader Anggota DPRD Sambil Nobar Film G30S/PKI


www.panpelalawan.com - PAN akan menggelar pertemuan legislatif nasional pada tanggal 21-24 September mendatang. Dalam pembukaan acara tersebut, akan ada pemutaran film G30S/PKI. 

"Dalam pembukaan nanti kami akan lakukan nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. Kami bagi PAN Pancasila itu final, kalau ada sekelompok orang yang mau membangkitkan PKI kembali harus dilawan dan tumpas," ujar Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017). 

Pertemuan anggota-anggota legislatif dari PAN itu akan digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Pemutaran film tersebut juga sebagai peringatan hari kebangkitan Pancasila pada tanggal 1 Oktober.

"Jadi kita nggak boleh lengah apakah ada rencana bangkit atau tidak? Itu ada simposium, diskusi soal PKI bahkan mereka mau menuntut pemerintah minta maaf. Sebelum mereka besar kita mengajak anak bangsa bersatu," terang Yandri. 

Setelah nobar film G30S/PKI, PAN juga akan mengadakan acara diskusi. Pada diskusi itu, setiap anggota DPRD di daerah menurut Yandri bisa menceritakan apa yang terjadi di daerahnya. 

"Nanti kan ada forum diskusi isu di daerah masing-masing. Tapi bagi PAN ada atau tidak (pergerakan PKI di daerah) itu menjadi komitmen kita untuk tidak menganggap remeh temeh atau angin segar gerakan untuk berontak kembali," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Temu legislatif ini dilaksanakan untuk mengumpulkan para anggota DPRD Fraksi PAN se-Indonesia. Juga untuk menindaklanjuti hasil rakernas pada bulan Agustus lalu terkait dengan Pilkada, Pileg dan Pilpres. 

"Akan mengundang seluruh anggota DPRD se Indonesia sekitar 1.897 orang untuk menindaklanjuti hasil rakernas dengan target Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 harus sukses," pungkas Yandri. (detikNews.com, 19/9/2017)

Selasa, 19 September 2017

PAN MEMANGGIL, PENDAFTARAN TERBUKA BAKAL CALON LEGISLATIF PAN 2019


www.panpelalawan.com - DPD PAN Pelalawan telah membuka secara resmi Pendaftaran secara terbuka Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Tahun 2019, pendaftaran dimulai dari tanggal 12 September 2017 hingga 31 Desember 2017, silahkan bagi Saudaraku yang berminat untuk bisa mendaftarkan langsung melalui Sekretariat DPD PAN Pelalawan Jl. Akasia Pangkalan Kerinci atau bisa menghubungi Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) DPD PAN pelalawan melalui No. Telp 0812 757 1142 R. Elwan Jumandri (Ketua KPPD) 0823 9090 2300 Hasbi Sidiqi (Sekretaris KPPD).

Jumat, 28 Juli 2017

Prabowo-SBY Bertemu, Ini Tanggapan PAN


www.panpelalawan.com Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menilai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan hal yang wajar sebagai dua tokoh politik. Zulkifli enggan menilai pertemuan kedua tokoh penting politik itu dikaitkan dengan arah koalisi di Pemilihan Presiden 2019.

"Masih panjang, nanti saja," ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/8). "Nanti kalau sudah akhir 2018 baru kita bicara soal Pilpres 2019. Jadi masih jauh kalau sekarang."

Terkait posisi PAN saat ini, Zulkifli menegaskan PAN sekarang mendukung agar pemerintahan Presiden Jokowi berjalan sukses. "Membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan. Kalau sekarang belum apa-apa udah ngomongin pilpres, apa kata rakyat?" katanya.

Saat ini, kata dia, rakyat masih mengalami posisi yang sulit, harga-harga yang naik, ketimpangan, dan kesenjangan kemiskinan yang tinggi. Karena itu, PAN mendukung pemerintah untuk fokus membangun bangsa dan menyelesaikan program-programnya.

"Yang penting ngomongin bagaimana rakyat ekonominya bagus, jalan lebih bagus, kesenjangan bisa berkurang dan lahan bisa didistribusikan untuk rakyat. Itu yang penting," kata Zulkifli. (REPUBLIKA.CO.ID, 27 Juli 2017)

PAN Tolak Dana Haji Digunakan untuk Infrastruktur



www.panpelalawan.com ekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto, mempertanyakan rencana pemerintah yang akan menggunakan dana awal haji untuk digunakan di luar yang tidak berkaitan dengan kepentingan haji. Termasuk rencana pemerintah yang akan menggunakan dana awal haji untuk pembangunan infrastruktur.

''Kita akan menolak kalau dana haji akan digunakan untuk yang lain. Termasuk yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur,'' kata Yandri saat Sidang Paripurna DPR, Kamis (27/7).

Alasannya, Yandri menambahkan, dana haji adalah dana umat Islam, sehingga sebaiknya Pemerintah melibatkan DPR dan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatu Ulama (NU), Persis dan lainnya.  Pemerintah harus mengajak ormas-ormas Islam untuk membicarakan dana haji ini.

''Jangan main pakai saja tanpa mengajak ormas-ormas Islam dan DPR dalam menggunakannya,'' ujarnya.

Yandri juga meminta agar postur APBN lebih berpihak pada kepentingan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dirinya prihatin dengan kondisi sarana pendidikan umat yang kondisinya sangat memprihatinkan.

''Misalnya sarana dan pra sarana madrasah kita. Termasuk ekonomi umat yang juga masih sangat memprihatinkan,'' ucap dia. (IHRAM.CO.ID, 27 Juli 2017)

Soal Al-Aqsha, PAN Minta Indonesia Lebih Proaktif



www.panpelalawan.com - Situasi di kompleks Masjid Al Aqsha, Jerusalem kembali memanas. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus segera bersidang untuk menghentikan dan menyelesaikan tragedi ini.

"Tindak kekerasan ini harus segera dihentikan dan mendesak pemerintah Indonesia lebih proaktif untuk memberikan bantuan atas kekejaman Israel ini," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Mulfachri Harahap, Selasa (25/7).

Mulfachri menyatakan, praktik kekerasan dan pelarangan terhadap kaum Muslim untuk menjalankan ibadah di Masjid al-Aqsha oleh Israel harus segera dihentikan. PAN mengutuk keras meningkatnya eskalasi kekerasan terhadap kaum Muslimin di Masjid Al Aqsa, Jerusalem, Palestina.

Mulfachri menyerukan, kepada masyarakat internasional untuk bersama-sama menekan Pemerintah Israel agar menghormati HAM warga Palestina. Khususnya, hak untuk menjalankan peribadatan di Masjid al-Aqsha.

Keberadaan Masjid al-Aqsha sebagai tempat peribadatan dan rumah suci harus dihormati semua pihak. Karenanya, status quo yang melekat pada kompleks Masjid al-Aqsha tidak boleh diubah oleh siapa pun.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menilai, tindakan aparat keamanan Israel yang melarang laki-laki di bawah usia 50 tahun untuk masuk dan beribadah di Masjid al-Aqsha tidak akan pernah meredakan masalah. Kebijakan ini justru akan memicu protes masyarakat Internasional, khususnya kaum Muslim di seluruh dunia.

"Kita juga meminta agar penahanan tokoh-tokoh Palestina harus segera dihentikan. Karena hal tersebut hanya akan memunculkan koflik yang berkepanjangan," kata Mulfachri. (REPUBLIKA.CO.ID, 28 Juli 2017)

Senin, 17 Juli 2017

Makin Panas! PDIP Minta PAN Diam


www.panpelalawan.com- Hubungan PDIP dengan PAN kian panas menyusul sikap PAN yang kerap berseberangan dengan pemerintah, padahal masuk koalisi. Politikus PDIP Arteria Dahlan bahkan meminta PAN diam saja.

 "Saya menghormati sikap keluarga kami di Partai Amanat Nasional. Sah-sah saja, tentunya dengan dasar dan latar belakang serta juga pencermatan yang mendalam," ungkap Arteria dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/7/2017).

 PAN memang kerap berseberangan dengan pemerintah. Terakhir, PAN tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Perppu 2/2017 tentang Ormas. PAN mengkritik cukup keras kebijakan itu sehingga membuat PDIP meminta PAN keluar dari koalisi apabila tidak sejalan dengan pemerintah.

 "Saatnya tidak tepat, saat ini kan pemerintah punya kebijakan yang cenderung tidak populer, yang harus diambil guna kepentingan yang lebih besar. Harusnya semuanya mendukung, paling tidak mendapat dukungan dari semua anggota koalisi partai pendukung pemerintah," ujar Arteria.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, perbedaan pendapat dan pandangan sah-sah saja. Namun setiap partai pendukung, disebut Arteria, seharusnya tetap mengedepankan etika dan moral dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang diambil.

"Semua perbedaan itu harus melebur menjadi kesepahaman untuk mendukung kebijakan yang diambil. Jadi nggak etis dan kurang elok kalau mempertontonkan perbedaan. Koalisi ini harus seiring sejalan dalam keadaan dan kondisi apa pun sebagai bagian dari komitmen moral. Politik itu akan etika dan moral muatannya," tutur dia.

 Arteria mengingatkan bahwa seluruh kader partai koalisi pemerintah sebagai pihak yang berkuasa sering beririsan dengan banyak kepentingan. Bahkan kerap kebijakan yang dibuat tidak populer, padahal disebutnya untuk kebaikan dan kepentingan yang lebih besar.

"Seyogianya parpol-parpol koalisi pendukung pemerintah itu dapat lebih arif dan bijaksana dalam bersikap. Apalagi ini kan Perppu-nya sudah keluar, tidak ada ruang dan pilihan untuk meyakinkan publik bahwa ini adalah affirmative action untuk suatu kepentingan yang lebih besar," kata Arteria.

"Harusnya kan kita bangun optimisme ke publik, minimal dengan meyakinkan bahwa tujuan penerbitan Perppu-nya baik. Kalau ada kekhawatiran penyimpangan, itu akan menjadi tugas kita semua untuk mengawasinya. Bukan sebaliknya menyatakan sikap yang bertentangan dengan membangun argumentasi yang mencemaskan dan tidak konstruktif," tutur dia.

 Sikap kritis, dinilai Arteria, merupakan hal yang wajar kepada pemerintah, meski berasal dari partai pendukung. Namun itu seharusnya dilakukan sebelum kebijakan tersebut diputuskan atau baru sekadar wacana.

"Kita tidak dalam pilihan memilih kebijakan pemerintah yang populer saja, lalu kebijakan yang dianggap tidak populer dengan mudahnya kita pertontonkan ke publik sebagai suatu ketidaksepahaman," ucapnya.

Bila PAN tidak setuju atau sepaham dengan pemerintah, menurut Arteria, lebih baik tak usah banyak memberikan komentar. Sikap PAN yang seperti itu dianggapnya tidak etis.

'' Paling tidak, kalau tidak sepakat, tidak mau bantu, baiknya kan mengambil sikap diam. Kalau seperti ini namanya bukan anggota dan mitra koalisi yang baik, ini namanya menunggangi pemerintahan sudah berkuasa. Kurang elok dan sangat tidak etis," ujar Arteria.

PAN sendiri menuding PDIP juga kerap bandel. PDIP pun disebut sering bandel karena tidak sepaham dengan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.( detiknews.com - Sabtu 15 Juli 2017 )

Zulkifli Hasan Sebut Pemblokiran Telegram Akan Rugikan Jokowi


www.panpelalawan.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyayangkan langkah pemerintah memblokir aplikasi Telegram. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir aplikasi Telegram karena dinilai banyak digunakan teroris untuk berkomunikasi.

Zulkifli menilai, seharusnya yang diblokir pemerintah adalah konten yang salah di aplikasi tersebut, bukan menutup aplikasinya.

Kalau ada hal-hal yang salah, (mestinya) yang salahnya yang diproses, jangan rumahnya yang ditutup, gitu," kata Zulkifli, saat ditemui di acara halalbihalal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).

Zulkifli mengatakan, aplikasi Telegram merupakan bagian dari perkembangan zaman. Dia menilai pemblokiran Telegram akan menurunkan citra pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ya saya sayangkan saja kebijakan-kebijakan pembantu Presiden, kalau terus menerus begitu kan lama-lama merongrong popularitasnya Bapak Presiden," ujar Zulkifli.

Layaknya Facebook dan Instagram, kata Zulkifli, aplikasi Telegram punya banyak pengguna di Indonesia. Kalau itu ditutup maka penggunanya akan marah.

"Semua banyak penggunanya, kalau semua dibredel kan marah, marah sama siapa, pembantu Presiden. Akhirnya begitu," ujar Zulkifli. 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyatakan pemblokiran aplikasi Telegram sebagai langkah yang tidak tepat.

Jadi cara-cara otoriter dalam era demokrasi tidak tepat karena akan merugikan, Bapak Presiden saya kira hati-hati," ujar Zulkifli.

Kemenkominfo memerintahkan pemblokiran aplikasi Telegram di Indonesia. Rencananya, pemblokiran baru akan diumumkan pada Senin (Kompas.com - 16/07/2017).

Jumat, 02 Juni 2017

BUKA PUASA SEKALIGUS RAKORNIS VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL DPW PAN RIAU





www.panpelalawan.com - DPD PAN Pelalawan hadiri Rapat Koordinasi Teknis Verifikasi Faktual Partai Politik sekaligus Berbuka Puasa Bersama Keluarga Besar PAN Riau yang ditaja oleh DPW PAN Riau (02/06/2017) di Pekanbaru.

Selasa, 02 Mei 2017

Rapat Harian DPD PAN Pelalawan, Finalisasi Kelengkapan Verifikasi Faktual Parpol





















www.panpelalawan.com - Suasana Rapat Pengurus Harian DPD PAN Pelalawan (Selasa, 02/05/2017), Rapat Harian yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD PAN Pelalawan Saudaraku Habibi Hapri membahas beberapa hal penting menyangkut Hasil Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW PAN Riau tanggal 30 April 2017 di Selat Panjang beberapa hari yang lalu, salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Harian tersebut adalah Finalisasi Kelengkapan Verifikasi Faktual Parpol serta Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PAN Riau, dalam Rapat tersebut Ketua DPD PAN Pelalawan juga mengagendakan akan mengadakan Rapat Harian Diperluas yang akan mengundang seluruh Ketua DPC PAN Kecamatan Se- Kab. Pelalawan untuk membahas beberapa isu penting dalam menghadapi Rakerwil DPW PAN Riau yang akan datang.



Minggu, 30 April 2017

Menghadiri Pelantikan Pengurus & Rakerda I DPD PAN Kepulauan Meranti




www.panpelalawan.com - Ketua DPD PAN Pelalawan Sdrku. Habibi Hapri, SH, Bendahara Beni Ilham beserta rombongan Pengurus DPD PAN Pelalawan dalam rangka menghadiri Pelantikan Pengurus sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I DPD PAN Kab. Kepulauan Meranti, Selat Panjang 29 April 2017.

Dalam pengarahannya, Ketua DPW PAN Prov. Riau H. Irwan Nasir yang juga sebagai Bupati Kab. Kepulauan Meranti menghimbau kepada seluruh kader PAN untuk tetap menjaga kekompakan dan kesolidan Partai, terutama dalam menyongsong Pemilihan Gubernur Riau yang tak lama lagi akan kita laksanakan.

Acara dilanjutkan dengan Rapat Konsolidasi DPW PAN Riau dengan DPD PAN Kabupaten Kota Se-Riau (30/04/2017), adapun agenda Rapat tersebut membahas kesiapan PAN menyongsong Pilgubri dan beberapa hal menyangkut agenda pencalegan dini dan penguatan struktur Partai.

Selasa, 25 April 2017

Tatap Pileg 2019, Ini Target Ketua DPC PAN Kec. Pelawan


www.panpelalawan.com - Abdul Gani, pria asal Desa Rangsang, Kecamatan Pelalawan, diberi amanah memimpin partai si matahari biru Kecamatan Pelalawan. Dipundak pria gemar senyum dan makan pecel lembat ini tertumpang amanah, maju tidaknya PAN di Kecamatan Pelalawan.
Menatap momen politik yang akan datang, persisnya pemilihan legislatif tahun 2019, Abdul Gani yang kesehariannya juga aktif di ormas Laskar Melayu Bersatu, akan mengutus para Caleg berkompeten di dapilnya untuk mengikuti helat pileg.
"Kita akan jaring para Caleg yang mampu bersaing dan mendulang suara pada pileg 2019 mendatang. Sekarang, masih tahap pemantauan," ungkap Abdul Gani, Selasa malam (25/4/2017).
Sesumbar Abdul bukan tak beralasan. Ia mengaku berkali-kali sukses mengantar caleg lain duduk di parlemen Pelalawan, sewaktu ia belum berbaju PAN.
"Sekarang saatnya membesarkan PAN dan mengutus kader hingga bisa duduk di legislatif dan mampu memperjuangkan segala kepentingan masyarakat," pungkasnya semangat dan penuh ambisi. (gfz)

Ketua DPD Berbincang Hangat Bersama Duo Ketua DPC



www.panpelalawan.com - Ketua DPD PAN Pelalawan, Habibi Hapri, Selasa malam (25/4/2017) berbincang santai dan berikan arahan kepada duo Ketua DPC PAN, yakni DPC PAN Kecamatan Pelalawan Abdul Gani dan Ketua DPC PAN Kecamatan Bandar Seikijang, Al Musbar di Kantor DPD PAN Pelalawan, jalan Akasia Pangkalan Kerinci. (gfz)

Ngobrol Santai Ala Ketua DPC PAN


www.panpelalawan.com - Ketua Dewan pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Pelalawan, Abdul Gani terlibat perbincangan santai dengan Ketua DPC PAN Kecamatan Bandar Seikijang, Al Musbar di Kantor DPD PAN Pelalawan jalan Akasia, Pangkalan Kerinci, Selasa malam (25/4/2017). (Gfz)

MUSYAWARAH CABANG :

 photo MUSCAB_zpsimbukx2k.gif

KABAR TERHANGAT :